Cuplikan Provokatif dari Media Masaa

CUPLIKAN PROVOKATIF DARI MEDIA MASSA

image

Cuplikan ini diambil dari koran Seputar Indonesia mingguan (SINDO Weekly), dan gambar ini dijadikan cover pada terbitan kamis 29 Januari 2015. Saya menganggap cuplikan ini provokatif karena dari gambar saja sudah menandakan adanya provorkatif, dalam gambar terlihat bahwa Presiden Joko Widodo sedang menatap foto ketua umum PDIP. Presiden terlihat sedang mengamati foto sang ketua umum tersebut. Gambar didukung dengan tulisan yang juga provokatif yaitu dengan judul “Presiden Bimbang, karam di karang ketiga, keputusan Presiden Joko Widodo terkait Kepala POLRI dinilai menyalahi undang-undang, polisi bisa bak ayam kehilangan induk”.

Sindo Weekly edisi tersebut, membicarakan kebimbangan presiden yang disertai dengan karikatur yang dibuat, sangat provokatif karena para pembaca di ajak untuk menilai bahwa tindakan yang dilakukan Presiden salah karena keputusan yang dilakukan presiden saat itu merujuk kepada kepentingan Megawati bukan merujuk kepada kepentingan rakyat. Jokowi digambarkan bimbang apakah akan mengikuti suara ketum PDIP ataukah mengikuti suara rakyat.

Selain itu, pembaca dapat menginterprestasikan sang presiden sedang berkaca, dan bayangan yang muncul di cermin tersebut adalah bayangan Megawati yang berarti bahwa jokowi serupa dengan megawati. Dibalik keputusan yang diambil, harus melalui keputusan ataupun pertimbangan megawati terlebih dahulu.

Sikap Saya Sebagai Mahasiswa Mengenai Kenaikan Harga BBM Tahun 2014

Pertengahan November merupakan saat-saat penting yang menyangkut kepentingan bersama, dimana pada saat itu pemerintah yakni Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengambil peran untuk menaikan harga BBM bersubsidi. Jumlah kenaikan BBM terbilang cukup tinggi yakni sebesar Rp. 2.000 untuk BBM jenis solar dan premium. Premium sebelumnya dibandrol dengan harga Rp. 6.500/liter menjadi Rp. 8.500/liter dan solar dari Rp. 5.500/liter menjadi Rp. 7.500/liter.

Dilansir dari situs online kompas.com pada tanggal 18 November 2014 , Presiden Joko Widodo menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi meski harga minyak dunia saat ini sedang turun. Politikus partai Golkar, Nurul Arifin pada situs online Tempo mengaku heran dengan Pemerintah yang menaikan BBM, padahal harga minyak dunia sedang turun. “Harga BBM di pasar dunia lagi turun, kenapa Indonesia malah naikan? Logikanya dimana?” kata Nurul di kantor Golkar, Jakarta 15 November 2014.

Menurut Nurul, pemerintah harus lebih berhati-hati saat mengambil kebijakan untuk menaikan harga BBM tersebut. “Jika memang pemerintah akan menaikan harga BBm, maka harus jelas peruntukan subsidi yang dialihkan itu,”ujanrnya. Ia mengatakan selama ini sosialisasi pemerintah dalam pengalihan subsidi BM masih belum transparan.

Selain dari situs yang saya cantumkan, saya juga mengikuti perkembangan dari awal rencana kenaikan BBM hingga terjadinya kenaikan tersebut dari berbagai macam surat kabar. Saya termasuk orang yang kontra terhadapa kenaikan BBM, saat ini kenaikan BBM memang terbilang kurang tepat, mengingat harga minyak dunia yang sedang turun. Meskipun turunnya harga minyak dunia kemungkinan hanya terjadi selama 2-3 bulan, tetapi seharusnya pemerintah dapat lebih berpikir ulang dalam menaikan harga BBM tersebut.

Banyak hal dan aspek kehidupan yang bergantung pada harga BBM, bila BBM naik sudah pasti harga sembako, tarif angkutan umum, dan berbagai harga lainnya ikut naik. Kondisi ini sungguh memprihantinkan melihat masih banyaknya rakyat Indonesia yang keadaan ekonominya belum cukup. Pendapatan mereka tidak sebanding dengan pengeluaran mereka, terlebih jika BBM dinaikan, ini akan membebankan mereka. Sebagai seorang mahasiswa, saya pun merasa terbebani dengan kenaikan BBM bersubsidi ini, karena menambah nilai pengeluaran saya. Mungkin beberapa dari teman saya tidak merasa keberatan dengan kenaikan tersebut, dan bahkan sebagian dari mereka mengatakan bahwa “kenapa harus dipermasalahkan, motor yang harganya jutaan bisa dibeli, handphone yang baru juga bisa dibeli, bahkan saat harga rokok naik pun perokok masih membelinya, namun hanya karena kenaikan BBM bersubsidi membuat orang-orang berisik, seperti kebakaran jenggot saja”. Saya ingin meluruskan kembali bahwa tidak semua orang mampu membeli motor, handphone baru. Dan ketika harga rokok naik, hal tersebut tidak memengaruhi berbagai harga dari barang-barang lainnya yang menjadi kebutuhan. Berbanding terbalik dengan kenaikan BBM yang memengaruhi harga dari barang-barang lainnya. Jadi saya menganggap orang yang berpendapat seperti ini, perlu untuk memperluas pikiran mereka, agar dapat melihat bahwa masyarakat Indonesia masih banyak yang berada di taraf ekonomi kurang mampu.

Presiden Jokowi memang sudah menyiapkan alternatif untuk membantu keadaan ekonomi rakyat dengan mengeluarkan Kartu Indonesia Sejahtera yang diberikan kepada rakyat yang kurang mampu. Namun langkah ini dinilai lamban, karena pembuatan kartu ini tentunya memerlukan waktu yang tidak singkat. Mulai dari persiapan, pendataan ulang, pengecekan kelengakapan dokumen, pemrosesan, hingga pada tahap pembagian uang tunai, bukanlah hal yang mudah dan dengan kurun waktu yang singkat. Padahal BBM sudah dinaikan, sehingga rakyat yang kurang mampu akan merasakan dampak dari kenaikan BBM. KIS pun dinilai kurang efektif, karena pembagian merujuk pada data sebelumnya dimana pada data sebelumnya, pembagian tidak menyeluruh. Tidak semua orang yang kurang mampu mendapatkan bantuan. Seharusnya Presiden Jokowi mengaplikasikan terlebih dahulu alternatif yang meringankan beban masyarakat yang kurang mampu sebelum menaikan harga BBM.

Saya juga cukup heran dengan partai yang mengusungkan Presiden Jokowi, PDI-P. dimana partai tersebut pada pemerintahan sebelumnya menolak keras kenaikan BBM, namun pada pemerintahan yang dipimpin Presiden Jokowi, mereka justru mendukung kenaikan BBM bersubsidi. Selain itu, saya menganggap bahwa pada proses penaikan harga BBM menghilangkan nilai sila ketiga dari Pancasila yakni “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan”, dalam hal ini rakyat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan tersebut, karena Presiden Jokowi hanya bermusyawarah atau berunding dengan wakil presiden dan para menteri saja, beliau tidak melibatkan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga keputusan yang diambil bukan merupakan keputusan rakyat, tetapi keputusan sebagian pemerintah. Pada intinya saya mulai kecewa dengan kepemimpinan Presiden Jokowi. Saya berharap cara pengambilan keputusan yang menyangkut nasib rakyat seperti ini menjadi hal terakhir yang dilakukan Presiden Jokowi beserta Wakil dan para menterinya.

Sumber           :

http://www.nasional.kompas.com berita ditampilakan pada hari Selasa, 18 November 2014. Dan diakses pada tanggal 1 Desember 2014, Pukul 21.15 WIB

http://m.tempo.com berita ditampilkan pada hari Minggu, 16 November 2014. Dan diakses pada tanggal 2 Desember 2014, Pukul 20.30 WIB